Sekda NTB: Perbaiki Tata Kelola Pendidikan, Energi, Pangan — Semua Harus Berbasis Data

Kesehatan12 Dilihat

FAKTANTB.ID, MATARAM | 30 September 2026 — Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa temuan pemeriksaan pendahuluan kinerja oleh BPK RI Perwakilan NTB bukan sekadar laporan, melainkan ruang perbaikan sekaligus peringatan dini untuk menyempurnakan arah pembangunan daerah. Tiga sektor utama menjadi fokus penguatan tata kelola: Pendidikan, Ketahanan Energi, dan Ketahanan Pangan — semuanya harus berpijak pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendidikan: Perencanaan Transparan & Akuntabel

Pada sektor pendidikan, Abul Chair mengarahkan agar perencanaan program lebih tajam dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Anggaran harus dialokasikan secara transparan, pengelolaan aset dibenahi, serta pengawasan terhadap satuan pendidikan diperkuat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi peningkatan kualitas belajar siswa.

 

Energi: Data Valid, Manfaat Berkelanjutan

Di bidang ketahanan energi, penekanan diberikan pada validasi data dan evaluasi berkala. Program seperti peningkatan rasio elektrifikasi tidak boleh sekadar angka di atas kertas — harus terbukti memberi dampak nyata dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di seluruh pelosok NTB.

 

Pangan: Integrasi Data dari Produksi hingga Harga

Sementara untuk ketahanan pangan, seluruh data terkait komoditas strategis wajib disatukan — mulai dari ketersediaan di lahan, kelancaran distribusi rantai pasok, hingga keterjangkauan harga di pasar. Integrasi data ini menjadi kunci agar kebutuhan pangan masyarakat terjamin stabil dan terjangkau.

Rekomendasi BPK Segera Ditindaklanjuti

Sekda NTB memerintahkan seluruh jajaran kepala perangkat daerah untuk menyusun langkah perbaikan secara terarah. Rekomendasi BPK akan dipantau melalui matriks pengawasan yang dikawal langsung oleh Inspektorat NTB, guna membenahi akar persoalan sekaligus memperkuat sistem tata kelola secara menyeluruh.

“Data yang benar menjadi dasar kebijakan yang tepat. Setiap program harus terukur, terawasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” tegas Abul Chair.(FN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *