Sumbawa Besar, faktantb.id/
Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, membuka acara rapat percepatan penurunan Stunting, pada kesempatan tersebut turut hadir, Kepala OPD terkait, Direktur RSUD Sumbawa, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten atau yang meakili, Kecamatan, Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sumbawa, para Kepala Puskesmas, dokter, serta Tim Gizi, Acara bertempat di aula hotel La garande, Kamis (30/7/2026)
Pada kesempatan tersebut saat ditemui Usai membuka Pertemuan Penguatan Jejaring Percepatan Penurunan Stunting, Wakil Bupati Sumbawa menegaskan gerakan bersama akan mulai dieksekusi pada bulan Agustus mendatang.
“Ya, kita buka acara gerakan percepatan penurunan stunting dan ini kita mulai pertemuan hari ini dengan tim yang sangat lengkap,” ujar Wabup saat ditemui awak media.
Wabup menjelaskan, tim yang dibentuk sangat komprehensif. Tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi juga lintas sektor.

“Bahkan dari dokter-dokter yang nanti akan menangani pengobatan. Karena gerakan ini lengkap, yaitu melalui asupan, melalui pengobatan, intervensi, dan juga nanti dinas-dinas teknis yang lain,” jelasnya.
Dinas teknis yang dimaksud meliputi penanganan rumah layak huni, jambanisasi, air bersih, hingga edukasi pola hidup sehat.
“Nanti kita gerakkan bersama dan ini kami buka tadi lengkap dengan tim, yaitu ada tim Posyandu, tim dari Puskesmas, dari desa dan kelurahan. Ini bersatu padu,” tambahnya.
Wabup menambahkan, pertemuan hari ini juga akan dilanjutkan dengan ekspose dan presentasi pemetaan lokus-lokus stunting di Kabupaten Sumbawa.
“Kalau sudah semuanya siap tercover, terdata hari ini, akan kita turun bersama-sama sesuai dengan program pemerintah. Karena penurunan stunting termasuk mandatoring yang harus kita lakukan di pemerintahan 2025-2030 dan menjadi program unggulan juga,” tegasnya.
Ia berharap target penurunan bisa segera terwujud.
“Harapannya harus terwujud, dari sekarang 29 sekian persen minimal turun 4%, berikutnya akan turun terus sehingga Sumbawa terbebas dari stunting,” pungkas beliau.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa – H. Sarip Hidayat, SKM., MPH, dalam laporannya menyampaikan bahwa permasalahan gizi, khususnya stunting, masih menjadi pekerjaan rumah utama pada bayi dan balita.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 tercatat *29,7%*, mengalami peningkatan sekitar 4% dari tahun 2023 yang sebesar *25%*. Survei lanjutan rencananya akan kembali dilakukan pada Agustus 2026.
Data tersebut diperkuat dengan data e-PPGBM (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dihimpun kader di lapangan. Hingga tahun 2026, jumlah balita stunting tercatat sebanyak *3.256 anak*, juga mengalami peningkatan 4% dari tahun 2025.

“Malnutrisi masih menjadi permasalahan utama pada bayi dan anak di bawah 5 tahun. Salah satu prioritas pembangunan kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Kadis Kesehatan.
Kadis Kesehatan mengungkapkan, pada tahun 2024 hingga 2025 belum ada intervensi langsung terhadap balita stunting karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Satu anak stunting membutuhkan biaya penanganan minimal *Rp 4,4 juta*, yang meliputi biaya rujukan dan pemeriksaan laboratorium di rumah sakit yang tidak ditanggung BPJS, pemberian Makanan Tambahan, serta minimal tiga kali kontrol dengan dokter spesialis anak.
Memasuki tahun 2026, intervensi langsung mulai dijalankan melalui tiga skema:
*Pertama*, inisiatif mandiri desa. Desa Karang Dima menganggarkan penanganan untuk 10 anak stunting. Hasilnya, 7 dari 10 anak berhasil keluar dari status stunting.
*Kedua*, dana direktif dari Wakil Bupati sebesar *Rp 100 juta* untuk penanganan 37 anak stunting di wilayah Puskesmas Moyo Utara dan sekitarnya.
*Ketiga*, dukungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar *Rp 1,5 miliar* sesuai arahan Bupati Sumbawa untuk dimaksimalkan dalam penanganan dan pencegahan stunting.
Dengan dukungan anggaran tersebut, Dinkes menargetkan penurunan angka stunting minimal 4 hingga 5 persen di tahun 2026.
Kadis Kesehatan menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Intervensi spesifik seperti kecukupan gizi dan pengobatan infeksi hanya berkontribusi sekitar 30%.
“70% sisanya adalah intervensi sensitif. Ini terkait jaminan kesehatan, kesehatan lingkungan, ketersediaan air bersih, dan yang paling penting adalah pola asuh di keluarga. Kalau tidak ada peran aktif keluarga, sulit kita menurunkan stunting,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, termasuk pendampingan dan pengawasan terhadap anak-anak yang sudah mendapat bantuan agar anggaran yang digelontorkan tidak sia-sia.
Sementara itu, upaya pencegahan akan terus diperkuat dengan menyasar remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita,”tutupnya.
Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara kepala dinas kesehatan kabupaten Sumbawa dengan direktur rumah sakit umum daerah Sumbawa yang disaksikan oleh wakil bupati Sumbawa selain itu juga penyerahan penghargaan kepada Kepala Desa Karang Bima karena telah berhasil menurunkan angka stunting. (ZS)








