FAKTANTB.ID | SUMBAWA BESAR,(26 Agustus 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyikapi secara positif dan menyambut baik rencana serta pelaksanaan pemeriksaan kinerja yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Langkah ini dipandang bukan sekadar kewajiban rutin, melainkan momen strategis untuk memperkokoh pondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntbel Melalui pemeriksaan ini, Pemkab Sumbawa menargetkan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, sinergi dengan lembaga pemeriksa diharapkan mampu mendorong pengelolaan keuangan dan pembangunan pada sektor-sektor strategis daerah agar berjalan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
Kegiatan turut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono beserta jajarannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.
Wabup Ansori menyambut baik pemeriksaan BPK sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap terbuka dalam menyampaikan data, kebutuhan, maupun kendala yang dihadapi agar pemeriksaan dapat memberikan manfaat nyata bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Wabup, pemeriksaan juga diharapkan dapat mendorong pengelolaan sektor pariwisata yang lebih efektif, sehingga tidak hanya berkembang sebagai destinasi, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
Pemeriksaan kinerja akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari, mencakup efektivitas peran Pemkab Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan kepariwisataan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkab Sumbawa memastikan seluruh perangkat daerah terkait siap mendukung proses pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif, sehingga hasilnya dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola, memperkuat kinerja, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
FaktaNTB.id — Berita Terkini, Cepat & Terpercaya
